Definisi Sosiologi Menurut Para Ahli

Definisi sosiologi
Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan Logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Permulaan definisi sosiologi ini dipublikasikan dalam buku yang berjudul "Cours De Philosophie Positive" yang di tulis oleh Auguste Comte {1798-1857}. Pada umumnya sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan, kepentingan bersama dan budaya. Sosiologi bertujuan mempelajari perilaku sosial masyarakat kegiatan masyarakat itu sendiri dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sosiologi merupakan pengetahuan tentang masyarakat yang tumbuh dari hasil pemikiran ilmiah yang bisa dikontrol secara kritis oleh orang lain. Kelompok atau masyarakat tersebut terdiri atas keluarga, negara, suku bangsa dan berbagai organisasi sosial, politik dan ekonomi.

Sosiologi adalah studi ilmiah tentang perilaku sosial manusia dan organisasi, asal-usulnya, lembaga dan pembinaan. Sosiologi adalah ilmu sosial, yang memakai bermacam metode penyelidikan empiris dan analisis kritis untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia. Banyak sosiolog yang menyatakan, tujuan sosiologi adalah untuk mengadakan penelitian, yang bisa diterapkan secara langsung pada kebijakan sosial dan kesejahteraan, sedangkan sosiolog yang lain tetap fokus terutama pada memperbaiki pemahaman teoritis proses sosial. Subyek berkisar pada level mikro dari setiap instansi dan interaksi ke tingkat makro dari sistem dan struktur sosial.

Sosiologi tradisional memfokuskan pada stratifikasi sosial dan mobilitas sosial serta kelas sosial, agama, budaya, hukum, sekularisasi dan penyimpangan. Sebab segala aspek kegiatan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara lembaga individual dan struktur sosial, sosiologi sedikit demi sedikit memperlebar fokus ke studi berikutnya, seperti lembaga medis, kesehatan, pidana, militer, Internet, dan peran kegiatan sosial pada pengembangan pengetahuan ilmiah.

Berbagai metode ilmiah sosial juga sudah luaskan. Peneliti sosial menggunakan berbagai tehnik arti kualitatif dan kuantitatif. Pergantian budaya dan linguistik dari pertengahan abad kedua puluh menyebabkan pendekatan semakin hermeneutik, interpretatif, dan filosofis dengan analisis masyarakat. Sedangkan, beberapa dekade terakhir telah terlihat munculnya pemutakhiran matematis, analitis, dan teknik ketat komputasi, seperti analisis jaringan sosial dan agen berbasis pemodelan. Sosiologi jangan disalahartikan dengan bermacam kursus umum ilmu-ilmu sosial yang tidak berkaitan dengan teori sosiologi atau metodologi penelitian ilmu sosial.

Definisi arti Sosiologi menurut para ahli sosiologi seperti berikut ini:

Allan Jhonson
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya memengaruhi sistem tersebut.

Emile Durkheim
Sosiologi adalah studi yang mempelajari tentang fakta sosial.

Goerge Simmel
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang akan mempelajari tentang hubungan atau interaksi sesama manusia.

Herbert Spencer
Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan proses di kehidupan sosial sebagai suatu sistem atau keseluruhan.

J.Gillin
Sosiologi juga adalah ilmu yang kurang lebih mempelajari interaksi yang muncul di dalam masyarakat.

J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

Max Weber
Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.


Mr. J Bierens De Haan
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mana ilmu tersebut mempelajari tentang manusia dan hakekatnya, susunannya, hubungannya, kodratnya dan segala perkembangan masyarakatnya.

P.J. Baouman
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia dan hubungannya sesama golongan manusia.

Paul B. Horton
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.


Pitirim Sorokin
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

Roucek dan Warren
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi
Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.


Soejono Soekanto
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

William Kornblum
Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.



William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf
Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Atau penelitian yang berlangsung secara ilmiah yang fokus telitinya adalah interaksi sosial dan hasilnya.

Emile Durkheim

Sosial Sosiologi - David Émile Durkheim (lahir 15 April 1858 – meninggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun) dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895, dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologique pada 1896.

Biografi Emile Durkheim


Durkheim dilahirkan di Épinal, Perancis, yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Perancis yang saleh - ayah dan kakeknya adalah Rabi. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekular. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya - banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi, dan seringkali masih berhubungan darah dengannya.

Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya, seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Perancis. Di ENS Durkheim belajar di bawah Fustel de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik, yang berpandangan ilmiah sosial. Pada saat yang sama, ia membaca karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Jadi, Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal kariernya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya dengan sistem akademik Prancis, yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu. Durkheim merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Ia lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika ia menempuh ujian agrégation – syarat untuk posisi mengajar dalam pengajaran umum – dalam ilmu filsafat pada 1882.

Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Perancis dalam Perang Perancis-Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekular. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik, dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Perancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang membakarnya secara politik. Peristiwa Dreyfus pada 1894 hanya memperkuat sikapnya sebagai seorang aktivis.

Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris, dan karena itu setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, ia pergi ke Bordeaux pada 1887, yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial (suatu posisi baru di Prancis). Dari posisi ini Durkheim memperbarui sistem sekolah Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulumnya. Kembali, kecenderungannya untuk mereduksi moralitas dan agama ke dalam fakta sosial semata-mata membuat ia banyak dikritik.

Tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada 1893 ia menerbitkan “Pembagian Kerja dalam Masyarakat”, pernyataan dasariahnya tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada 1895 ia menerbitkan “Aturan-aturan Metode Sosiologis”, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan. Ia pun mendirikan Jurusan Sosiologi pertama di Eropa di Universitas Bourdeaux. Pada 1896 ia menerbitkan jurnal L'Année Sociologique untuk menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan dari kelompok yang kian bertambah dari mahasiswa dan rekan (ini adalah sebutan yang digunakan untuk kelompok mahasiswa yang mengembangkan program sosiologinya). Dan akhirnya, pada 1897, ia menerbitkan “Bunuh Diri”, sebuah studi kasus yang memberikan contoh tentang bagaimana bentuk sebuah monograf sosiologi.

Pada 1902 Durkheim akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kedudukan terhormat di Paris ketika ia menjadi profesor di Sorbonne. Karena universitas-universitas Perancis secara teknis adalah lembaga-lembaga untuk mendidik guru-guru untuk sekolah menengah, posisi ini memberikan Durkheim pengaruh yang cukup besar – kuliah-kuliahnya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Apapun pendapat orang, pada masa setelah Peristiwa Dreyfus, untuk mendapatkan pengangkatan politik, Durkheim memperkuat kekuasaan kelembagaannya pada 1912 ketika ia secara permanen diberikan kursi dan mengubah namanya menjadi kursi pendidikan dan sosiologi. Pada tahun itu pula ia menerbitkan karya besarnya yang terakhir “Bentuk-bentuk Elementer dari Kehidupan Keagamaan”.

Perang Dunia I mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap hidup Durkheim. Pandangan kiri Durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis – ia mengusahakan bentuk kehidupan Perancis yang sekular, rasional. Tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis yang tidak terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang, rasa enggannya untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana (ditambah dengan latar belakang Yahudinya) membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Perancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer, dan banyak dari mereka yang tewas ketika Perancis bertahan mati-matian. Akhirnya, René, anak laki-laki Durkheim sendiri tewas dalam perang – sebuah pukulan mental yang tidak pernah teratasi oleh Durkheim. Selain sangat terpukul emosinya, Durkheim juga terlalu lelah bekerja, sehingga akhirnya ia terkena serangan lumpuh dan meninggal pada 1917.

Teori dan gagasan


Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat – suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme.

Durkheim juga menekankan bahwa masyarakat lebih daripada sekadar jumlah dari seluruh bagiannya. Jadi berbeda dengan rekan sezamannya, Max Weber, ia memusatkan perhatian bukan kepada apa yang memotivasi tindakan-tindakan dari setiap pribadi (individualisme metodologis), melainkan lebih kepada penelitian terhadap "fakta-fakta sosial", istilah yang diciptakannya untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan sendirinya dan yang tidak terikat kepada tindakan individu. Ia berpendapat bahwa fakta sosial mempunyai keberadaan yang independen yang lebih besar dan lebih objektif daripada tindakan-tindakan individu yang membentuk masyarakat dan hanya dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial lainnya daripada, misalnya, melalui adaptasi masyarakat terhadap iklim atau situasi ekologis tertentu.

Dalam bukunya “Pembagian Kerja dalam Masyarakat” (1893), Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja, dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern[1]. Para penulis sebelum dia seperti Herbert Spencer dan Ferdinand Toennies berpendapat bahwa masyarakat berevolusi mirip dengan organisme hidup, bergerak dari sebuah keadaan yang sederhana kepada yang lebih kompleks yang mirip dengan cara kerja mesin-mesin yang rumit. Durkheim membalikkan rumusan ini, sambil menambahkan teorinya kepada kumpulan teori yang terus berkembang mengenai kemajuan sosial, evolusionisme sosial, dan darwinisme sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat-masyarakat tradisional bersifat ‘mekanis’ dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama, dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual – norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi.

Dalam masyarakat modern, demikian pendapatnya, pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas 'organik'. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang ‘mekanis’, misalnya, para petani gurem hidup dalam masyarakat yang swa-sembada dan terjalin bersama oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang 'organik', para pekerja memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu (bahan makanan, pakaian, dll) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit ini, demikian Durkheim, ialah bahwa kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif – seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif.

Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat represif: pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu; hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif: ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks.

Jadi, perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Durkheim menamai keadaan ini anomie. Dari keadaan anomie muncullah segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri.

Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomie dalam "Bunuh Diri", yang diterbitkannya pada 1897. Dalam bukunya ini, ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik, dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Menurut Durkheim, orang mempunyai suatu tingkat keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka, yang disebutnya integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri: tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir, sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkat integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingat yang rendah. Karya ini telah memengaruhi para penganjur teori kontrol, dan seringkali disebut sebagai studi sosiologis yang klasik.

Akhirnya, Durkheim diingat orang karena karyanya tentang masyarakat 'primitif' (artinya, non Barat) dalam buku-bukunya seperti "Bentuk-bentuk Elementer dari Kehidupan Agama" (1912) dan esainya "Klasifikasi Primitif" yang ditulisnya bersama Marcel Mauss. Kedua karya ini meneliti peranan yang dimainkan oleh agama dan mitologi dalam membentuk pandangan dunia dan kepribadian manusia dalam masyarakat-masyarakat yang sangat 'mekanis' (meminjam ungkapan Durkheim)

Tentang pendidikan


Durkheim juga sangat tertarik akan pendidikan. Hal ini sebagian karena ia secara profesional dipekerjakan untuk melatih guru, dan ia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan kurikulum untuk mengembangkan tujuan-tujuannya untuk membuat sosiologi diajarkan seluas mungkin. Lebih luas lagi, Durkheim juga tertarik pada bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk memberikan kepada warga Prancis semacam latar belakang sekular bersama yang dibutuhkan untuk mencegah anomi (keadaan tanpa hukum) dalam masyarakat modern. Dengan tujuan inilah ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok profesional yang berfungsi sebagai sumber solidaritas bagi orang-orang dewasa.

Durkheim berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi:

  1. Memperkuat solidaritas sosial
    Sejarah: belajar tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik bagi banyak orang membuat seorang individu merasa tidak berarti.Menyatakan kesetiaan: membuat individu merasa bagian dari kelompok dan dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar peraturan.
  2. Mempertahankan peranan sosial
    Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniatur. Sekolah mempunyai hierarkhi, aturan, tuntutan yang sama dengan "dunia luar". Sekolah mendidik orang muda untuk memenuhi berbagai peranan.
  3. Mempertahankan pembagian kerja.
    Membagi-bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecakapan. Mengajar siswa untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka.

Sosiologi Pengetahuan

Sosiologi Pengetahuan
Sosial Sosiologi - Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial di mana ia muncul, dan efek ide-ide yang berlaku terhadap masyarakat. Ini bukan daerah khusus sosiologi melainkan berkaitan dengan pertanyaan yang luas mendasar tentang sejauh dan batas pengaruh sosial terhadap kehidupan individu dan dasar-dasar sosial-budaya dari pengetahuan kita tentang dunia.[1] Melengkapi sosiologi pengetahuan adalah sosiologi ketidaktahuan,[2] termasuk studi tentang ketidaktahuan, kebodohan, kesenjangan pengetahuan, atau non-pengetahuan sebagai fitur yang melekat pembuatan pengetahuan.[3][4][5]

Sosiologi pengetahuan dipelopori terutama oleh sosiolog Emile Durkheim pada awal abad ke-20. penawaran karyanya langsung dengan pemikiran bagaimana konseptual, bahasa, dan logika dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosiologis dari mana mereka muncul. Dalam karya awal co-ditulis dengan Marcel Mauss, Klasifikasi Primitif, Durkheim dan Mauss mengambil studi mitologi "primitif" kelompok untuk berpendapat bahwa sistem klasifikasi secara kolektif berdasarkan dan bahwa divisi dengan sistem ini berasal dari kategori sosial.[6 ] Kemudian, Durkheim di The Elementary Forms of the Religious Life akan menjelaskan teorinya tentang pengetahuan, meneliti bagaimana bahasa dan konsep-konsep dan kategori (seperti ruang dan waktu) yang digunakan dalam pemikiran logis memiliki asal sosiologis. Sementara tidak Durkheim, atau Mauss, khusus diciptakan atau menggunakan istilah 'sosiologi pengetahuan', pekerjaan mereka adalah pertama kontribusi penting ke lapangan.

'Sosiologi pengetahuan' istilah tertentu dikatakan telah digunakan secara luas sejak tahun 1920-an, ketika sejumlah sosiolog berbahasa Jerman, terutama Max Scheler dan Karl Mannheim, menulis secara ekstensif pada aspek sosiologis pengetahuan.[7] Dengan dominasi fungsionalisme selama bertahun-tahun pertengahan abad ke-20, sosiologi pengetahuan cenderung tetap di pinggiran pemikiran sosiologis mainstream. Ini sebagian besar diciptakan kembali dan diterapkan lebih erat dengan kehidupan sehari-hari di tahun 1960, terutama oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann di The Social Construction of Reality (1966) dan masih pusat untuk metode berurusan dengan pemahaman kualitatif masyarakat manusia (bandingkan sosial dibangun realitas). Studi 'silsilah' dan 'arkeologi' dari Michel Foucault adalah pengaruh kontemporer yang cukup.

Sumber:
  1. "Sociology 3523: Sociology of Knowledge". St. Thomas University.
  2. The Sociology of Ignorance [sociologyofignorance . com]
  3. Beck, Ulrich; Wehling, Peter (2012). Rubio, F.D.; Baert, P., eds. The politics of non-knowing: An emerging area of social and political conflict in reflexive modernity. New York: Routledge. pp. 33–57. ISBN 0415497108.
  4. Gross, Matthias (2010). Ignorance and Surprise: Science, Society, and Ecological Design. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 9780262013482.
  5. Moore, Wilbert; Tumin, Melvin (1949). "Some social functions of ignorance". American Sociological Review 14 (6): 787–796. doi:10.2307/2086681.
  6. Durkheim, Emile, and Marcel Mauss. (1963). Primitive classification. Chicago: University of Chicago Press.
  7. Max Scheler (ed.). Versuche zu einer Soziologie des Wissens. München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1924. Karl Mannheim. Ideology and utopia: an introduction to the sociology of knowledge. Translated by Louis Wirth and Edward Shils. New York: Harcourt, Brace and Company; London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1936.

Sosiologi Pendidikan

Sosial Sosiologi - Sosiologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana lembaga-lembaga publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan sistem sekolah umum dari masyarakat industri modern, termasuk perluasan, lanjut, dewasa, dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Sosiologi Pendidikan

Pendidikan sering sangat banyak sehingga dilihat sebagai usaha manusia fundamental optimis ditandai dengan aspirasi untuk kemajuan dan perbaikan. Hal ini dipahami oleh banyak menjadi sarana untuk mengatasi cacat, mencapai kesetaraan yang lebih besar, dan memperoleh kekayaan dan status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat di mana anak-anak dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka yang unik dan potensial. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih besar. Banyak orang akan mengatakan bahwa tujuan pendidikan harus mengembangkan setiap individu untuk potensi penuh mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai sebanyak dalam kehidupan sebagai kemampuan alami mereka memungkinkan (meritokrasi). Beberapa berpendapat bahwa sistem pendidikan mencapai tujuan ini dengan sempurna. Beberapa mengambil pandangan yang sangat negatif, dengan alasan bahwa sistem pendidikan dirancang dengan tujuan menimbulkan reproduksi sosial ketidaksetaraan.

Landasan


Landasan sosiologi mengandung norma-norma dasar pendidikan yang berasal dari norma-norma sosial yang dianut oleh bangsa. Untuk memahami kehidupan sosial suatu bangsa, kita harus fokus pada pola hubungan interpersonal dan antar kelompok dalam masyarakat. Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, menciptakan nilai-nilai sosial dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan masyarakat dan harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam kehidupan sosial dibedakan tiga jenis norma diadopsi oleh para pengikutnya, yaitu: (1) paham individualisme, (2) paham kolektivisme, (3) paham integralistik. Individualisme didasarkan pada teori bahwa manusia dilahirkan hidup bebas dan mandiri.

Paham Individualisme

Setiap orang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak mengganggu keselamatan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan perspektif yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat ini, upaya untuk mencapai pengembangan diri, antara anggota masyarakat dengan satu sama lain saling bersaing, menyebabkan dampak yang kuat.

Paham Kolektivisme

Kolektivisme memberikan posisi berlebihan kepada masyarakat dan komunitas anggotanya secara personal hanya sebagai sarana bagi masyarakat.

Paham Integralistik

Sedangkan integralistik didasarkan pada pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat berkaitan erat satu sama lain secara organik adalah masyarakat. Integralistik menempatkan manusia tidak individualis melainkan dalam konteks struktur manusia individual dan juga sosial. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi.
Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia mengadopsi integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat:
  1. kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, musyawarah mufakat,
  2. kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat,
  3. negara melindungi warga negaranya, dan
  4. selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban.
Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya.

Polisi Menggunakan Jilbab Demi Membangun Masyarakat Multikultural di Australia Barat

Sosial Sosiologi - Zen Mohammad Kassim, polisi wanita dari Perth, Australia tersebut berpenampilan cukup berbeda dari rekan-rekannya sesama penegak hukum. Dilansir dari ABC News, Kamis (24/3), dia adalah anggota kepolisian Australia berhijab. Sebelumnya Kassim bekerja sebagai anggota kepolisian Singapura.

Pada tahun 2007, setelah 18 tahun bekerja di Singapura, dia pindah ke Australia bagian barat dalam rekrutmen oleh pihak kepolisian negeri kangguru itu. "Orang-orang di sekitar saya dulu tampak serupa dengan saya, tetapi di sini saya sangat berbeda," kata Kassim, tentang keberadaannya di negara dengan warga mayoritas keturunan Kaukasian itu.

Tugas Kassim di Perth yaitu berurusan dengan para migran, menjembatani berbagai kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang di negeri tersebut. Kassim selalu menemui imigran atau pengungsi yang baru tiba di Perth untuk meyakinkan mereka membangun kepercayaan dengan kepolisian setempat. Banyak penduduk migran yang takut dengan polisi karena kebanyakan dari negara mereka berasal polisi bertindak agresif dan sulit untuk didekati, tuturnya.

"Saya menjelaskan pada komunitas multikultural bahwa polisi di sini bersahabat, dan kami tulus membantu mereka, dan kami bersahabat," katanya. "Saya katakan pada mereka, 'Anda bisa mendatangi kantor polisi manapun atau menelepon polisi dan mereka akan membantu'."

Kassim yakin, caranya mendekati imigran menciptakan perbedaan yang nyata. Saat ini lebih banyak wanita migran yang mau terbuka melaporkan segala insiden kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Namun ia merasa pihak kepolisian masih harus menambah personil kepolisian dari berbagai latar belakang budaya berbeda.

Berkat kerja kerasnya sendiri menyatukan masyarakat multikultural, Kassim mendapat Penghargaan Multikultural Australia Barat. Dia mengingatkan pula, dengan ditambahnya petugas polisi dari berbagai latar belakang, maka masyarakat akan lebih menerima perbedaan.

Sumber: http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/03/29/o4ryh3313-cara-dakwah-polwan-berhijab-australia

Sosiologi Hukum tentang Hukum dan Kemiskinan

sosiologi hukum dan kemiskinan
Fungsi dan Peran Hukum dalam menanggulangi Kemiskinan di Indonesia


Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara Indonesia telahmemiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan.Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telahmemberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaanUndang-undang dasar 1945, sebagai berikut :

“...... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara perdamaian dunia.”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepadaPemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwanegara berkewajiban untuk memberantas kemiskinan.

Dalam penjelasan UUD 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechta Staat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (MachtaStaat). Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukummempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengannegara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyatmaupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 berbunyi sebagai berikut : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan´.Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia Indonesia.Atau dengan kata lain pemerintah berkewajiban untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Kesejahteraan sosial, yang ingin diwujudkan dalam negara Republik Indonesia, telah pula diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat´.

Hal ini mewujudkan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia haruslah dipergunakan bagiterwujudnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan masalah kemiskinan, pada pasal 34Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara´. Mengingat bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalamPembukaan UUD 1945. Maka konsekuensinya negara atau pemerintah tidak dapatmelepaskan tanggung jawabnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan.Dalam era pembangunan di segala bidang kehidupan guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hukum diharapkan mampu memfungsikan dirinya untuk mengatasi atau bahkanmemberantas kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian masyarakat kita. Dalam hal inihukum dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mengadakan rekayasa sosial (a tool of social engineering) dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan.

PERMASALAHAN

Dari uraian diatas latar belakang penulisan makalah ini, dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peranan hukum dalam melakukan fungsinya sebagai sarana untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia?

PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia dimanapun dankapan pun. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi olehnegara Indonesia. Di Indonesia pada saat ini masih terdapat sekitar 25 juta lebih rakyat yangmasih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian usaha mngentaskan golonganrakyat miskin tersebut menjadi suatu hal yang penting.Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berbagaistrategi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan memang perlumendapat tanggapan serius memicu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitaskredit bagi lapisan miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal ini pembangunan pertanian, pembangunan wilayah/kawasan, proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lain-lain.

Menurut John Friedman, kemiskinan diartikan sebagai kecilnya peluang untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
Modal produktif seperti tanah, perumahan, peralatan dan lainnya ;
Sumber-sumber keuangan seperti pendapatan dan fasilitas kredit ;
Organisasi sosial dan politik untuk mencapai kebutuhan bersama ;
Jaringan-jaringan sosial untuk memperluas pekerjaan seperti barang-barang pengetahuan, informasi, ketrampilan dan lainnya.

Salah satu upaya pemerintahan dalam rangka mengangkat golongan rakyat miskintersebut, khususnya golongan masyarakat yang disebut fakir miskin adalah denganmemberikan jaminan hukum di bidang sosial (kesejahteraan sosial) kepada fakir miskin,khususnya di bidang pemenuhan kebutuhan pokok hidup yang layak bagi kemanusiaan, yangmeliputi : penghasilan (pendapatan), gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

Hal ini ditekankan karena masalah yang menonjol bagi golongan fakir miskin adalah berkisar pada keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (dasar) manusia. Dengan melalui jaminan hukum di bidang sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahanyang dialami golongan fakir miskin tersebut.Jaminan hukum di bidang sosial bagi fakir miskin, di samping ditujukan untuk menjamin hak -hak asasi rakyat, dalam arti mengangkat harkat dan martabat manusia menuju taraf kehidupan dan penghidupan yang lebih baik (layak) bagi kemanusiaan, juga bermanfaatdalam rangka menopang laju pembangunan serta untuk mencegah perbuatan pengemisan dan pergelandangan, dan sekaligus sebagai indikator kesejahteraan seluruh rakyat dalam alam pembangunan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah hinggasaat ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang menderita kemiskinan. Ketidakberhasilan itu bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik, yaitu masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuahkondisi ekonomi semata-mata.

Problema kemiskinan bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya tidak harus bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinanstruktural atau politis.

Menurut data hingga saat ini masih ada sekitar 25 juta lebih rakyat miskin diIndonesia. Di antara rakyat yang miskin itu sekitar 11,1 juta jiwa merupakan penduduk desa tertinggal dan sisanya adalah penduduk desa (yang tidak tertinggal) dan yang tinggal di perkotaan.

Pada tahun 1975 berdasarkan indeks-indeks tertentu oleh UNESCO telah diprkirakan bahwa garis batas kemiskinan diukur dari pendapatan perkapita adalah berkisar pada US$100 pertahun. Tolak ukur garis kemiskinan menurut Prof. Sayogyo adalah jumlah kaloriyang dikonsumsikan perkapita. Batas kemiskinan ditentukan pada tingkat 1700 kalori sehari perkapita. Batas ini sudah berada di bawah kebutuhan normal orang Indonesia yangmembutuhkan lebih dari 2000 kalori perhari.

Oleh sebab itulah maka pembangunan demi mewujudkan masyarakat adil danmakmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia mempunyai arti yangsangat penting. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara diamanatkan bahwa pembangunanyang dilaksanakan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan.Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang PelayananKesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, dinyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yangsama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuanmemenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagikemanusiaan´.Yang dimaksud kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan adalah terpenuhinyakebutuhan pokok hidup yang menyangkut pebdapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Yang termasuk dalam kategori golongan fakir miskin adalah :
Buruh tani berpenghasilan rendah,
Buruh nelayan berpenghasilan rendah,
Petani yang berpenghasilan rendah,
Nelayan yang berpenghasilan rendah,
Buruh kasar,
Pedagang kecil,
Tukang becak, dan lain-lain.


Belum ada cara yang benar-benar tepat untuk mendefinisikan kelompok kemiskinan.Alternatif yang banyak digunakan adalah membedakan kemiskinan relatif dan kemiskinanabsolut. Kemiskinan absolut mendasarkan pada suatu jumlah minimum tertentu untuk tingkathidup subsisten. Kemiskinan relatif mempunyai dasar batas minimum kemiskinan yang tidak tetap. Batas kemiskinan yang ditetapkan akan terus berubah yang secara ideal akanmeningkat. Dengan demikian maka akan muncul konsep yang berlawanan.Para ahli kependudukan membagi tingkat kemiskinan menjadi dua, yaitu :

Kemiskinan biasa, dimana penghasilan masih cukup untuk menjamin kebutuhan primernya. Yaitu cukup untuk makan meskipun hanya ditahun-tahun yang normal,artinya pada tahun itu tidak terjadi kemarau yang terlalu panjang ataupun ada bencanaalam lainnya. Namun pada saat-saat sulit misalnya pada saat paceklik, dalam kemiskinan biasaseseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara wajar. b.

Kemiskinan luar biasa atau kemelaratan. Dalam hal ini penghasilan untuk menjaminkebutuhan primernya saja tidak cukup. Meskipun tidak ada bencana alam maupunkemarau yang terlalu panjang. Untuk kebutuhan makan saja tidak mencukupi baik darisegi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dengan bekerja, tiap orang akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yangsenantiasa menuntut untuk dipenuhi. Namun dalam kenyataannya, ada sebagian anggotamasyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun ia sudah bekerjakeras. Dalam keadaan demikian, terhadap orang yang masih belum mampu memenuhikebutuhannya baik karena tidak mampu membuka sendiri lapangan kerja untuk dirinya, atautidak kuasa bekerja karena faktor-faktor lain maka hidupnya wajib ditanggung oleh orangyang diwajibkan syara¶ (ketentuan hukum Islam) untuk menanggung nafkahnya, yaitukerabat terdekat yang mempunyai hubungan darah. Apabila orang yang diwajibkanmenanggung nafkahnya tidak ada, ataupun ada akan tetapi tidak mampu untuk menanggungnafkahnya, maka nafkah orang tersebut wajib ditanggung oleh negara yang diambilkan darikas zakat baitul mal.

Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini,kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalamagar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut.Untuk tujuan perencanaan dan strategi penanggulangan kemiskinan, kelompok masyarakatmiskin setidaknya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok :
Kelompok individu atau rumah tangga miskin yang produktif (miskin produktif);
Kelompok miskin kronis.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan dalam eraotonomi daerah seringkali tidak bisa berjalan efektif karena banyak aparatur pemerintahdaerah dan anggota legislatif di daerah yang tidak memahami konsep otonomi daerah dalamkerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, maka hukumtersebut harus disesuaikan dengan anggapan-anggapan masyarakat apabila suatu hasil positif hendak dicapai. Dengan pernyataan ini maka yang perlu dilakukan pertama-tama adalahmenelaah anggapan-anggapan masyarakat tentang hukum. Kedua, perlu disoroti pada bagian- bagian manakah dari suatu sistem yang paling dihargai oleh sebagian terbesar masyarakat pada suatu saat. Hal-hal inilah secara minimal yang harus dipertimbangkan Karena padakenyataannya kemiskinan masih merupakan sosok yang nyata yang meliputi bagian besar penduduk Indonesia. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubahmasyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat pelopor perubahan(agent of change). Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.Hoebel berpendapat bahwa ada 4 fungsi hukum, yaitu :
menetapkan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis- jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaanserta siapa yang harus mentaati, dan penerapan sanksi yang efektif dan tepat.
menyelesaikan sengketa.
memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaankehidupan yang berubah-ubah yaitu merumuskan kembali hubungan yang esensial antaraangota-anggota masyarakat.Menurut Prof. Peters, terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum di dalam masyarakat,yaitu :
Perspektif kontrol sosial (sosial kontrol). Tinjauan seperti ini dapat disebut sebagaitinjauan dari sudut pandangan seorang polisi terhadap hukum.
Perspektif social engineering fungsi hukum dalam masyarakat, merupakan tinjauan yangdipergunakan para pejabat dan oleh karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat pejabat atau penguasa.c.

Perspektif emansipasi masyarakat dari hukum. Merupakan tinjauan dari bawah terhadaphukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai saranauntuk menampung semua aspirasi masyarakat.

Satdjipto Rahardjo menunjukan betapa rumitnya interaksi antara hukum denganmasalah sosial, dalam hal ini kemiskinan. Hukum yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan mungkin kurang berhasil untuk mengerjakannya. Bahkan secarasosiologis juga bisa ditemukan keadaan, bagaimana hukum justru merupakan hambatandalam usaha menanggulangi kemiskinan.

PENUTUP KESIMPULAN

Dari uraian diatas kiranya dapat dipahami bahwa dalam masalah hubungan hukumdan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep atau model bekerjanya hukumdalam masyarakat. Dapat diketahui dalam peranan hukum mengubah dan mengarahkan prilaku atau pola-pola tingkah laku pemegang peran, dalam hal ini adalah warga masyarakat.Apabila perubahan prilaku ini dapat dilaksanakan maka hukum dalam bekerjanya dan dapat berfungsi sebagai sarana merekayasa masyakarat (a tool of social engineering). Dengandemikian pada tingkatan tertentu diharapkan hukum mampu menanggulangi bahkanmenghapus kemiskinan. Tindak lanjut kebijakan nasional tentang penanggulangan kemiskinan juga dituangkan dalam produk legislatif di daerah selama era otonomi daerah,menunjukan komitmen pemerintah daerah untuk mengentaskan masyarakat dari gariskemiskinan.Karena peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupanekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dankesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinasdalam Suma Theologica. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi.

SARAN

Peranan hukum dalam masyarakat membutuhkan bantuan dari sub sistem yang lainmeliputi sub sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya serta dengan mengubah perilaku pemegang peran (masyarakat) pada tingkatan tertentu agar hukum mampu menanggulangidan bahkan menghapuskan kemiskinan tersebut.

Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum. Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya (the genetic sociology of law)
ruang lingkup sosiologi hukum

Efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lain (the operational sociology of law)
  • Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan modern sesuai dengan budaya masing-masing
  • Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia dengan tujuan penyerasian terhadap hukum
  • Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa mayarakat dengan tujuan melakukan pembinaan hukum
  • Sejarah hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum masa lampau (masa penjajahan kolonial belanda) sampai dengan sekarang dengan tujuan pembinan terhadap hukum
  • Politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kehidupan
  • Nilai yaitu konsepsi abstrak dalam pikiran manusia tentang sesuatu hal yang baik atau buruk
  • Disiplin yaitu suatu ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan
Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, yaitu sebagai berikut :
  1. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana dari keadilan. Didalam fungsi tersebut maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
  2. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan, dimana sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana didalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif).
Dari perspektif sosiologi hukum tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut :
  • Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
  • Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
  • Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.
Manfaat mempelajari Sosilogi Hukum
Hal-hal yang dapat diketahui mempelajari sosiologi hukum
  • Sosiologi dan falsafah hukum (perencana dan penegak hukum)
  • Unsur kebudayaan yang mempengaruhi hukum
  • Golongan masyarakat yang mempengaruhi hukum
  • Golongan mana yang diuntungkan dan golongan mana yang dirugikan
  • Mengtahui kesadaran hukum dan dapat diukur frekuensinya
  • Mengetahui mentalitas dan perilaku penegak hukum
  • Mengetahui hukum yang dapat mengubah perilaku
  • Mengetahui faktor penghambat atau pendukung yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum
 Kemampuan-kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari Sosiologi Hukum
  • Memahami hukum dalam konteks sosialnya
  • Melihat efektivitas hukum baik social control maupun social engineer
  • Menilai efektivitas hukum
Kegunaan Sosiologi Hukum Praktis bagi Praktisi Hukum
  • Kegunaan dalam menggunakan konkritisasi terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis (referensial) yakni kaidah hukum, pedoman hukum yang menunjuk pada pengetahuan di luar ilmu hukum., Misal Pasal 1338 BW (Perencanaan dilakukan dengan itikad baik) dan Pasal 1536 BW (Onrecht matige daad atau perbuatan mmelawan hukum)
  • Dapat mengadakan konkritisasi terhadap pengertian-pengertian hukum yang tidak jelas atau kurang jelas.
  • Dapat membentuk dan merumuskan kaidah hukum yang mempunyai dasar sosial
  • Mampu merumuskan RUU dengan bahasa hukum yang mudah dicerna.
Ilmu hukum yaitu ilmu yang mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum.
Metoda untuk meneliti hukum
  • Idiologis (melihat hukum sebagai nilai-nilai), filosofis, yuridis
  • Melihat hukum sebagai sistem atau pengaturan yang abstrak lepas dari hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut (dogmatis)
  • Sosiologis (melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat/efektivitas hukum)
Masalah yang di teliti Ilmu Hukum
  • Mempelajari asas-asas pokok dari hukum (filsafat hukum)
  • Mempelajari sistem formal dari hukum (sosiologi hukum dan dogmatik hukum)
  • Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat (sosiologi hukum)
  • Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum (sosiologi hukum)
  • Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana hukum datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa hukum malakukan hal itu ( sejarah hukum)
  • Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana keadilan itu diwujudkan melalui hukum (filsafat hukum)
  • Mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu, apakah sejak dulu sama denga sekarang, bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa (sejarah hukum)
  • Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa (filsafat hukum)
  • Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat, bagaimana hubungan atau kaitannya antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dsb (sosiologi hukum)